Saturday, June 15, 2019

Air mata Ubedilah Badrun meleleh.... Hehamahua Mengisi Dahaga Keteladanan Anak Muda


[PORTAL-ISLAM.ID]  Air mata Ubedilah Badrun meleleh....

Hehamahua Mengisi Dahaga Keteladanan Anak Muda

Oleh : Ubedilah Badrun
(Analis sosial politik UNJ Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies)

Dua puluh tahun lalu lebih saya bertemu Abdullah Hehamahua, saya memanggilnya bang Dul. Saat itu saya masih mahasiswa. Pertemuan yang berlangsung di sekitar Tebet itu terjadi dalam suasana diskusi santai tapi masih membekas dalam nalar dan nurani saya. Banyak kisah keteladananya tentang integritasnya yang diceritakan banyak orang. Tentang tak mau menerima suap, tak mau menerima bayaran saat menjadi pembicara seminar jika diundang sebagai penasehat KPK, tak mau menggunakan fasilitas negara saat bepergian untuk kepentingan pribadinya, dll.

Sosoknya yang sederhana, pemikiranya yang bernas dengan perspektif Islam yang kuat, rasional dan maju telah menginspirasi saya untuk memilih jalan intelektual. Pemikiran Islamnya yang kuat tak menegasikan pemahaman kebangsaanya yang sangat menghargai keragaman. Bahwa ia sadar lahir dan besar di Republik yang ia cintai ini dengan segala keragamanya.

Waktu itu saya bertanya-tanya bagaimana implementasinya dalam kehidupan bang Dullah sehari-hari. Karena pertemuan yang singkat dan bang Dullah harus segera kembali ke Malaysia untuk waktu yang lama, saya hanya bisa merenung tentang sosok sederhana ini. Belakangan bang Dullah bercerita bahwa suatu ketika saat bang Dullah menjadi penasehat KPK rapat di bulan Ramadhan siang hari bang Dullah protes "saya tidak akan mulai rapat sebelum ada makan siang tersedia !". Nadanya agak keras dan semua yang hadir bingung dan memberi tau bahwa itu hari bulan puasa. Lalu bang Dullah mengatakan "saya berpuasa, tapi diantara peserta rapat disini ada yang beragama non Islam, sediakan makanan untuk mereka, baru saya akan mulai pimpin rapat!". Sontak staff KPK menyiapkanya dan berdecak kagum, luar biasa, suatu teladan toleransi seorang muslim, toleransi iya praktekan tanpa kehilangan ketaatanya pada agama.

Suatu malam setelah beredar surat terbukanya jelang sidang MK, saya bertemu beliau, ia bercerita.... "saya hanya mengikuti pikiran jernih dan suara hati saya, berdasarkan data-data yang saya miliki terkait politik, terkait kondisi sosial ekonomi, terkait kondisi anak muda, bahwa negeri ini kalau dibiarkan sedang mengarah pada kehancuran sistematis. Saya tidak mau terjebak oleh persoalan dua kubu dalam pilpres 2019. Saya teriris ketika terjadi ketidakjujuran, saya terluka ketika terjadi ketidakadilan, saya tergerak ketika terjadi kejahatan kemanusiaan, ketika ada anak remaja belia yang tertembak peluru tajam.....saya mengikhlaskan diri niat karena Allah turun kejalan untuk meluruskan negeri yang saya cintai ini....".

Diskusi singkat nan menyentuh itu membuat saya tak banyak tanya lagi, saya termenung sambil tak tahan meneteskan air mata....lalu berkata dalam hati.. "bang Dullah abang sudah berusia 70 tahun...saya bersaksi abang berhati bersih mencintai negeri ini dan mengkhawatirkan masa depannya... "

Terimakasih bang Dullah, telah mengisi dahaga anak muda yang rindu keteladanan.....

Jakarta, 14 Juni 2019

[Orasi Abdullah Hehamahua saat kawal Sidang Sengketa Pilpres di MK]

Ketika Seorang Suhu KPK Turun Gunung


[PORTAL-ISLAM.ID] Viral di medsos cerita tentang seorang mahasiswi miskin di Perancis yang ditolak oleh semua perusahaan ketika ia cari kerja. Mahasiswi ini smart, bahkan terlalu cerdas. Ia lulus dengan predikat cumlaude. Kenapa ditolak? Kenapa semua perusahaan tak menerimanya? Karena satu alasan: integritas.

Mahasiswi itu punya kebiasaan buruk ketika naik MRT. Gak mau bayar. Caranya? Ia otak atik kartu MRT, dan ia berhasil naik MRT tanpa bayar. Ia lakukan itu berulangkali. Bahkan ratusan kali. Ia merasa aman dan nyaman. Ia berpikir, sebagai mahasiswi miskin ia berhak menikmati MRT secara gratis. Dengan otaknya yang sedikit cerdas ia merasa bangga bisa melakukan itu. Mungkin ia pikir ini adalah anugerah.

Tidakkah ini persolan kecil? Remeh temeh? Tidak! Ini soal integritas! Ini soal moral! Ini soal kepercayaan! Jika menyangkut integritas, moral dan kepercayaan, ini besar pengaruhnya terhadap masyarakat, perusahaan, negara, atau apa saja yang mahasiswi itu ada di dalamnya. Ini adalah virus berbahaya yang hampir pasti akan menular, menebar kebusukan dan merusak segalanya. Termasuk merusak tatanan, norma dan etika.

Lalu, apa hubungannya dengan Abdullah Hehamahua? Beliau teringat mahasiswi itu ketika melihat carut marut moral politik di negeri ini sekarang. Dalam salah satu tulisannya beliau sempat bertanya: ‘Apakah DNA mahasiswi itu sama dengan yang dipunyai Menkes, Brimob dan presiden yang merasa bangga dapat menipu sistem yang ada demi mencapai ambisi pribadi? Lalu, kita harus terima presiden hasil kecurangan yang kedua kalinya?”

Kok kedua kali? Beliau meyakini bahwa 2014 telah terjadi kecurangan pemilu. Tentu, kalau seorang rektor dan ahli hukum seperti beliau yang bilang, pasti ada dasar dan datanya. Seorang mantan penasehat KPK dua setengan periode ini tak mungkin asal bicara. Apalagi, beliau dikenal masyarakat sebagai sosok yang jujur dan berintegritas tinggi.

2014 sudah dilupakan. Kenapa diulang di 2019? Apakah kecurangan kedua kali ini harus dilupakan juga? Tidak! Itulah kira-kira salah satu alasan mengapa cucu pahlawan Patimura ini harus turun gunung dan memimpin massa mengawal sidang di MK.

“He Abdullah Hehamahua, kamu salah seorang cucu Patimura, masihkah kamu berintegritas?” Sebuah bentuk instrospeksi Abdullah Hehamahua di dalam salah satu tulisannya.

Mungkin beliau tak ingin dianggap pengecut. Diam dan membiarkan negeri ini semakin tidak beres. Sementara beliau masih hidup. Diam terhadap kezaliman itu bukti tidak adanya integritas bagi anak bangsa. Mungkin itu yang diyakini beliau sebagai sesuatu yang prinsip.

Mantan penasehat KPK ini menegaskan bahwa demo di MK ini tak ada hubungannya dengan paslon. Beliau mengaku tak punya hubungan sama sekali dengan Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf. Ini murni soal integritas. Bahwa bangsa ini sudah tak punya komitmen hukum dan moral. Bangsa ini dikelola dengan penuh kecurangan. Kalau ini terus dibiarkan, atau merelakan pemimpin lahir dari hasil kecurangan, negara ini akan berjalan menuju kehancuran. Karena itu, harus diluruskan.

Beliau memilih tidak diam. Turun gunung, lalu pimpin massa untuk meneriakkan suara kebenaran itu. Tujuannya? Selamatkan bangsa ini dari tangan-tangan yang penuh dengan nafsu kekuasaan. Tidakkah ini yang diwariskan oleh para pahlawan dan pendiri negeri ini?

Beliau menulis: “Bahkan saya menghayal bagaimana nikmatnya Hasan Albana, Sayid Kutub, dan pahlawan dari kampung saya sendiri, Ahmad Lusi (Patimura) meninggal di tiang gantungan karena keteguhan melawan penguasa yang curang dan zalim.”

Di paragraf terakhir beliau menutup tulisannya dengan kalimat: “Ya Allah aku rindu menjumpaiMu sebagai seorang syuhada. Amiiin Yaa Robbal Aalamiin!”

Yang bisa dipetik dari tulisan Abdullah Hehamahua ini adalah spirit kebangsaan. Spirit nasionalisme dan semangat merah putih yang harus terus hidup di dalam jiwa rakyat Indonesia. Itulah jiwa para pahlawan yang diwariskan kepada anak cucu bangsa ini.

Jika seorang yang dikenal sebagai suhu KPK yang sudah berusia 70-an tahun ini masih punya semangat mendedikasikan diri untuk menyelamatkan bangsa dan negara, lalu turun gunung memimpin massa yang menyuarakan pentingnya moralitas berpolitik dan bernegara, bagaimana dengan anak-anak muda seperti anda? Terutama para mahasiswa yang beliau sangat prihatinkan keadaannya.

Jakarta, 15/6/2019.

Penulis: Tony Rosyid

Diatas Semua Itu Saya Adalah Seorang MUSLIM


Oleh: Fazel J. Haitamy*

Pertama sekali saya mondok tingkat MTs, saya belajar di Pesantren Muhammadiyah. Disana saya mengenal sosok KH. Ahmad Dahlan dengan konsep Islam revolusioner dan moderat sebagai sebuah konsep cemerlang yang membuat saya takjub dan bercita-cita untuk bisa menjadi seperti beliau.

Lalu saya melanjutkan tingkat Aliyah di sebuah Pesantren yang mengenalkan saya pada Manhaj Salaf. Disanalah saya jatuh cinta pada Syaikh Al-Albani, Syaikh Bin Baz dan Syaikh Al-Utsaimin. Bahkan saya mengukir tebal kata "الألباني" di rak kitab saya sebagai motivasi diri untuk menghafal hadits-hadits Nabi SAW.

Karena hasrat membaca saya tidak terbendung dan tidak puas dengan koleksi buku dan kitab yang ada di pustaka Pesantren, saya mulai sering minta izin keluar untuk membeli buku di toko-toko buku di luar Pesantren. Disanalah saya mulai mengenal berbagai bacaan "Haraki"; seperti An-Najah, Sabili dll.

Tidak butuh waktu lama, saya mulai jatuh cinta pada Dr. Abdullah Azzam, Syaikh Safar Al-Hawaly, Syaikh A'id Al-Qarni, Sayyid Qutub, Hassan Albanna, Syaikh Ahmad Yasin, Syaikh Usamah bin Ladin, Dr. Ayman Az-Zhawahiri, Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Syaikh Abu Qatadah Al-Filisthini dan banyak lainnya.

Saya mengkhatamkan seluruh jilid Tarbiyah Jihadiyah, Fii Dzilaali Suraah At-Taubah, dan karya-karya hebat Dr. Abdullah Azzam hanya dalam dua bulan (beliau adalah Doktor Azhari). Lalu saya lanjutkan bacaan saya ke karya-karya besar Sayyid Qutub, dan yang sangat menginspirasi saya adalah Ma'aalaim Fit Thariq.

Lalu saya menlanjutkan pendidikan Bahasa Arab dan keilmuan Syariat di sebuah Ma'had A'ly (Pesantren tingkat Universitas) yang baru dibangun oleh sebuah Yayasan Arab Saudi di Jawa Barat.

Para dosen dan Masyayikh yang mengajar hampir seluruhnya berpemahaman Salafi. Sekali lagi saya bersentuhan dan larut dalam suasana keilmuan Salafi, kali ini lebih kental.

Sebelum kembali ke Aceh, saya sempat menetap di Bandung. Di fase ini, saya sering berinteraksi dengan teman-teman dari Jama'ah Tabligh. Singkat cerita, mereka meminta saya menemani rombongan Jama'ah Tabligh dari Mesir untuk menerjemahkan ceramah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia untuk sebuah Masjid di Bandung selama tiga hari. Saya iyakan, karena saya juga penasaran ingin langsung mengenal konsep Jama'ah Tabligh langsung dari da'i Arabnya.

Akhlak dan metode dakwah yang mereka terapkan membuat saya terpana. Di luar ceramah setelah shalat, kami langsung terjun berdakwah di dunia malam yang tidak tersentuh oleh da'i-da'i lain. Para da'i Mesir dan saya ditemani Jama'ah Tabligh lokal mendatangi pintu-pintu diskotik Bandung. Kami memberi salam kepada setiap yang kami temui di luar diskotik, baik laki-laki atau wanita walaupun si wanita itu setengah telanjang. Sebagian besar yang mendengar nasehat para da'i Mesir ini setelah saya bantu terjemahkan, ada yang jatuh tersungkur menangis, ada yang malu, ada yang berjanji untuk bertaubat.

Pengalaman luar biasa yang tidak akan bisa saya lupakan. Dari yang awalnya cuma berencana khuruj 3 hari, akhirnya saya ketagihan dan khuruj 40 hari bersama rombongan Mesir ini sampai ke Cirebon.

Saya melanjutkan kuliah Bahasa Inggris di sebuah Univeritas di Aceh. Sambil mengajar anak-anak di Masjid pada malam hari, pagi sampai sore saya aktif mengikuti perkuliahan di kampus. Di kampus saya mengenal dan masuk LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang sering dipelesetkan ke: Lari Dari Kekasih. hehe.

Di LDK, saya mulai ikut pengajian ustadz-ustadz PKS. Dan mulai mendalami konsep dakwah Ikhwani dari hasil bacaan dan diskusi. Saya terkagum-kagum melihat militansi dan manajemen dakwah PKS yang sangat rapi dan profesional.

Setelah menyelasaikan kuliah, saya belajar pada seorang Syaikh dari Aljazair yang menuntut ilmu di Mauritania. Dari beliau saya belajar Madzhab Syafi'i, Aqidah, Tasawuf, dan Sirah.

Cakrawala saya terbuka lebar. Saya merasa kecil dan semakin dahaga. Khazanah Islam ternyata sangat luas dan begitu dalam. Semakin diselami, semakin saya tersadarkan untuk tidak mudah momvonis atau menyalahkan. Saya sadar bahwa kadar diri saya hanya seorang penuntut ilmu bukan mufti pemutus fatwa.

Di Suriah saya telah melihat bagaimana Jihadi, Ikhwani, Tabhligi, Salafi, Sufi, dan bahkan Hizbut Tahrir bersatu dalam satu perjuangan membela umat dan tanah air. Meneriakkan kalimat yang sama Allahu Akbar! Mereka saling membasuh luka dan darah hingga menjadi syuhada dalam barisan dan tujuan perjuangan yang sama.

Kepentingan umat dan agama ternyata lebih besar dan lebih kuat dibandingkan perbedaan dan khilaf di antara kita.

Inilah saya, seorang Muhammadiyah, Salafi, Jihadi, Tablighi, Ikhwani, Sufi dan diatas semua itu saya adalah seorang MUSLIM.

*Sumber: fb penulis

8 Poin Gerakan Kedaulatan Rakyat by Hehamahua

[PORTAL-ISLAM.ID]  Negeri ini menangis. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah jadi tragedi. Lebih dari 700 petugas KPPS meninggal. Belasan ribu sakit. Mulai dari sakit ringan hingga sakit berat. Delapan orang wafat ketika protes terhadap pemilu yang dianggap sarat kecurangan. Sebagian dari mereka yang mati adalah remaja. Dua orang diantaranya mati karena tertembak peluru tajam.

Sejumlah tokoh dan ulama yang kritis ditangkap dan dijadikan tersangka. Sebagian dituduh makar. Dijebloskan ke penjara dengan ancaman hukuman yang memberatkan. Pelanggaran yang sama tak berlaku bagi mereka yang mendukung penguasa. Disinilah keadilan patut diperjuangkan.

Banyak yang menyebut pemilu kali ini adalah yang terburuk di sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Paling curang dan paling brutal. Terjadi pelanggaran yang transparan dan telanjang.

Di sisi lain, penguasa yang diharapkan ikut bertanggungjawab untuk meredakan dan menstabilkan situasi tak kunjung hadir. Bahkan dicurigai ikut terlibat, atau setidaknya mendiamkan tragedi itu terjadi hingga berlarut-larut. Sebuah tragedi yang membuat suasana tegang dan bahkan mencekam bagi rakyat. Negara ini seolah kehilangan pemimpin yang bisa menjamin rasa aman bagi rakyatnya.

Penguasa cenderung lebih mengedepankan tindakan represif dari pada pendekatan persuasif. Absennya pemimpin membuat negara ini lalu dikendalikan oleh segelintir elit yang haus dan rakus kekuasaan.

Tragedi pemilu terjadi tanpa ada pihak yang merasa bertanggung jawab. Ini akan menjadi luka sejarah yang akan selalu diingat dalam memori bangsa Indonesia kedepan.

Proses pemilu belum berakhir. Tragedi Kemanusiaan yang telah merampas kedaulatan rakyat masih jadi trauma. Selain belum ada yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kasus per kasus, mekanisme pemilu telah sampai di Mahkamah Konstitusi (MK). MK mesti keluar dari ruang normatif yang sempit. Artinya tidak hanya menjadi institusi yang sekedar bekerja untuk menghitung selisih suara yang disengketakan dalam pemilu. Tapi lebih dari itu, MK harus betul-betul menjadi institusi moral yang benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan nasib masa depan bangsa dan negara.

Di tangan MK nanti akan ada keputusan siapa yang akan dimenangkan dalam persidangan untuk selanjutnya dilantik secara konstitusional menjadi presiden. Disinilah peran krusial MK bagi masa depan bangsa, minimal lima tahun kedepan, bahkan berdampak pada tahun-tahun berikutnya. Apakah presiden hasil keputusan MK itu akan membawa Indonesia keluar dari problem bangsa, atau justru membuat negara ini makin terpuruk?

Di tangan sembilan hakim di MK, masa depan demokrasi, kedaulatan rakyat dan moralitas bernegara akan ditentukan. Nasib rakyat dan negara ini kedepan akan sangat bergantung kepada keputusan MK.

Apakah MK akan menambah tragedi baru dengan keputusan yang tidak jujur dan tidak adil? Apakah MK akan membuat keputusan sesuai kepentingan sepihak, atau hasil intervensi dan intimidasi? Jika itu terjadi, maka tidak saja kredibilitas MK yang semakin buruk, tapi lebih dari itu, keputusan MK akan membuat rakyat akan semakin putus asa karena tak lagi menemukan keadilan hukum dan politik di negeri ini. Rakyat merasa kedaulatannya secara sistematis telah dirampok oleh hampir semua institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan hukum dan merawat demokrasi di negeri ini.

Karena itu, kami atas nama Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) yang merepresentasikan kegelisahan, bahkan ketakutan rakyat:

1. Mengajak seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli kepada nasib bangsa dan memiliki hati nurani untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya keadilan, kedaulatan dan hak demokrasi rakyat demi keutuhan NKRI dan moralitas bangsa di masa depan. Ikut mengawal sidang. MK mulai hari ini tanggal 14 Juni hingga tanggal 28 Juni 2019.

2. Meminta kepada pihak yang sedang diberi amanah kekuasaan, khususnya pihak keamanan, memberi ruang bagi rakyat untuk berdaulat atas hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan hak memperjuangkan hak suaranya yang hilang saat pemilu.

3. Meminta kepada semua pihak, terutama penguasa dan para elit di negeri ini untuk tidak melakukan intervensi dan intimidasi kepada para hakim di MK.

4. Meminta kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersidang secara profesional dan proporsional mengacu pada fakta-fakta hukum yang ada dan mempertimbangkan aspek moral serta nasib bangsa kedepan.

5. Meminta pada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap independen, jujur, adil dan bebas dari kepentingan maupun intervensi dari pihak manapun dalam mensidangkan kasus sengketa pemilu.

6. MK dalam mengambil keputusan diharapkan tidak hanya mempertimbangkan angka-angka perolehan suara paslon, tapi seharusnya juga mempertimbangkan secara serius pelanggaran hukum, aspek moral dan tragedi kemanusiaan yang terjadi jelang, saat dan pasca pemilu.

7. Pelanggaran hukum, aspek moral dan tragedi kemanusiaan yang terjadi jika diabaikan dalam pertimbangan bagi putusan MK, maka berpotensi akan melahirkan situasi yang semakin buruk di negeri ini.

8. Saat ini, MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mengembalikan optimisme dalam berdemokrasi, bahkan berbangsa dan bernegara. Di tangan MK nasib masa depan bangsa dan negara ini akan ditentukan baik buruknya. Dan kami berharap MK tidak salah dalam membuat keputusan. Karena keputusan MK yang salah akan bisa mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat, lenyapnya demokrasi, lahirnya tirani di negeri ini dan disintegrasi bangsa.

Jakarta, 14 Juni 2019

Penulis: Dr. Abdullah Hehamahua (Korlap)

KPU Ngeles Kesulitan Tiket Pesawat, Warganet Tunjukan BUKTI Masih Banyak Tiket Tersedia!


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi memperpanjang tenggat waktu perbaikan jawaban atas permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 yang diajukan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Permintaan ini disampaikan saat sidang perdana sengketa hasil pilpres 2019 di MK yang digelar Jumat, 14 Juni 2019.

Awalnya KPU sebagai termohon diberi waktu hingga Senin, 17 Juni 2019, untuk menyampaikan perbaikan jawaban atas permohonan.

Namun KPU meminta diundur. Ketua KPU beralasan soal susahnya memesan tiket pesawat pekan ini.

"Artinya kan tersisa Sabtu Minggu. Saya menduga agak susah mencari transportasi untuk ke Jakarta. Kalau Senin rasa-rasanya kami agak kesulitan," ucapnya.

Alasan KPU susahnya tiket pesawat menjadi sorotan warganet.

Bahkan diantara warganet langsung memberi bukti tiket ke Jakarta masih banyak tersedia.

"Bagi yang kemarin bilang hari Sabtu & Minggu kesulitan cari tiket Surabaya-Jakarta. Ini saya cek masih banyaaaak tersedia. 😅," kata Syahril Aditya Ginanjar di akun fbnya sembari melampirkan daftar tiket yang masih tersedia.

"Bukan sulit cari tiket .... tapi sulit cari niat baik ...," komen Widiari.


Kongres PDIP di Bali Sudah Fix, Ini Calon Pengganti Megawati


[PORTAL-ISLAM.ID]  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mempercepat pelaksanaan kongres V yang sedianya dilaksanakan 2020.

Tapi hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya kongres PDIP akan diadakan di Bali pada Agustus 2019.

“Betul. Rencana 8-10 Agustus di Bali. Info lanjut bisa ditanyakan kepada Sekjen,” ujar Hendrawan kepada wartawan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu agenda penting Kongres PDIP yakni membahas pergantian ketua umum partai.

Hasto mengaku, persiapan kongres tengah berjalan. Namun, sebelum melaksanakan kongres, partainya terlebih dahulu melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas).

“Surat undangan Rakernas sudah kita sebar dan dijadwalkan dilakukan pada 19 Juni ini. Surat itu ditandatangani oleh Prananda Prabowo selaku ketua dan saya selaku Sekjen,” tuntasnya.

Salah satu kandidat kuat pengganti Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yakni putranya, Prananda Prabowo.

Selain Prananda, putri Megawati, Puan Maharani juga digadang-gadang sebagai calon Ketum PDIP. Saat ini, Puan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Namun kabar yang beredar, Puan juga didorong untuk menduduki jabatan Ketua DPR RI.

PDIP Bali Belum Tahu

Wakil Ketua DPD PDIP Bali Bidang Pemenangan Pemilu, IGN Kesuma Kelakan bahwa belum ada pemberitahuan resmi dari DPP terkait kongres PDIP di Bali.

Secara tersirat diakui memang ada informasi seperti itu. Namun, pihaknya masih menunggu pemberitahuan DPP partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Dari perintah secara tertulis belum ada. Nah, ini masih belum ini jadi kita masih menunggu dari DPP biar pasti. Dulu di Bali sudah hampir kongres awal, ya kayaknya tiga atau empat kali sepertinya,” ucapnya.

Seperti diketahui, setiap kongres PDIP selalu diadakan di Pulau Dewata. Menyinggung hal tersebut, pria yang akrab dipanggil Alit Kelakan ini mengaku ada dua pertimbangan.

Pertama masalah teknis. Jadi, di Bali mudah akses transportasi dan akomodasi.

“Untuk melakukan ketersediaan tempat-tempat pertemuan kualifikasi standar nasional maupun internasional. Karena itu secara teknis lebih gampang mengelola ketersediaan fasilitas hotel karena seluruh Indonesia,” terang pria yang juga menjabat Ketua PA GMNI Bali ini.

Sementara itu, alasan kedua, Bali menjadi tempat bersejarah karena pernah dilaksanakan Kongres rakyat pernah diadakan di Bali, perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan kala itu memang dilakukan di Bali.

Sehingga Bali pun menjadi tempat bersejarah bagi partai yang sudah berusia 46 tahun ini. Hal tersebut juga selalu diutarakan

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memilih di Bali karena sejarah partai berlambang banteng moncong putih itu pertama kali ditorehkan di Bali.

Putri dari Presiden pertama RI Soekarno ini mengatakan dari Bali, tekad partai untuk memperjuangkan dan membumikan ide, gagasan, pemikiran dan cita-cita bapak bangsa Bung Karno.

Katanya, Mega selaku Presiden RI kelima itu menambahkan, Bali tidak hanya menjadi tiang penyangga kekuatan partai.

Karena, di Pulau Dewata inilah aksara api kesejarahan partai dituliskan. Aksara kesejarahan berwarna merah membara, yang justru terlihat semakin terang, ketika rintangan kegelapan menghadang.

Sumber: PojokSatu

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK


[PORTAL-ISLAM.ID] Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 lantaran kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota mendapat sorotan tajam.

Dalam pernyataan di depan Majelis Hakim MK, Arief mengaku kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.

Salah satu yang menyoroti sikap KPU ini adalah Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia berujar, alasan Arief Budiman kesulitan mendapatkan tiket tak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

"Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh," kritik Fahri di akun Facebooknya, Jumat (14/6).

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

"Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta," jelasnya.

"Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU," tegas Fahri.

Atas sikap KPU ini, ia pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

"Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya," tutupnya. (RMOL)

Friday, June 14, 2019

Sidang MK Sepi, Bukti Pendukung Prabowo Percaya Kepada Pemimpin


[PORTAL-ISLAM.ID]  Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, kemarin Jumat 14 Juni 2019 terbilang sepi massa aksi.

Justru aparat kepolisian mendominasi dibandingkan jumlah massa aksi yang hadir.

Hal ini patut diapresiasi, selain menunjukkan kedewasaan politik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan membawa sengketa Pilpres 2019 ke MK, juga adanya imbauan capres 02 Prabowo agar para pendukungnya tidak mendatangi MK terbukti lebih efektif.

"Kedewasaan politik ini patut dijadikan contoh dalam era demokrasi seperti sekarang ini, di mana para tokoh yang telah dipercaya mampu meredam para pendukungnya sehingga kondisi menjadi lebih kondusif," kata

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Sabtu 15 Juni 2019.

Pasalnya, jika mengacu kepada larangan Kapolri terhadap rencana aksi di MK, Jajat yakin tidak akan digubris. Apalagi dalam sebuah aksi menyampaikan pendapat tidak memerlukan izin resmi dari pihak kepolisian dan cukup dengan pemberitahuan.

"Dalam imbauannya Pak Prabowo selalu mengingatkan para pendukungnya untuk sami’na waa’tona atau taat kepada kepemimpinan. Saya kira ini sangat penting mengingat kondisi politik saat ini belum sepenuhnya kondusif," ujarnya.

Menurut dia, harapan kini ada di pundak para hakim konstitusi sejauh mana akan dapat menilai dugaan pelanggaran Pilpres 2019 ini secara pandangan hukum tanpa ada campur tangan politik atau tekanan dari pihak manapun.

Sumber: RMOL

Mantan Hakim MK Puji Sidang Perdana Sengketa Pilpres: Hakim MK Tidak Boleh Takut


[PORTAL-ISLAM.ID]  Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Muhammad Laica Marzuki, mengapreasiasi jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai sidang berlangsung tertib.

"Saya melihat prosesnya berjalan lancar, majelis hakim konstitusi memberikan kesempatan kepada semua pihak pemohon, termohon KPU, dan terkait," kata Laica di kediamannya di Jl Yosef Latumahina, Makassar, Jumat (14/6/2019), seperti dilansir detikcom.

Laica mengajak semua pihak mempercayakan dan menghormati apa pun keputusan MK. Ia mengingatkan soal kehidupan demokrasi.

"Artinya, marilah kita serahkan perkara ini kepada MK, mari kita berikan kepercayaan kepada MK dan bagaimana keputusannya kelak," ujarnya.

"Yang saya harapkan kalau siapa yang dinyatakan pemenang dia menjadi pemenang yang baik kalau dia kalah dia mejadi kalah yang baik, itulah hakikat demokrasi," lanjut Laica.

Selain itu, ia juga memberikan semangat kepada para hakim MK. Laica mengatakan hakim MK tidak boleh takut.

"Sesuai pengalaman saya, kita itu berpegang ke posisi kuasa kehakiman yang merdeka tidak boleh diintervensi, tidak boleh takut," tutur Laica.

Sebagaimana diketahui, MK tengah menangani sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang perdana sudah selesai digelar Jumat (14/6/2019). [detikcom]

MASYA ALLAH... Diskusi Strategi Tim Hukum 02 Dilakukan di Masjid


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ada satu moment saat sidang MK di skors kemarin. Tim Hukum 02 melakukan diskusi dan pengaturan strategi. Bukan kekompakan atau keseriusan mereka, tapi fokus perhatian adalah TEMPAT nya. Ya mereka berdiskusi di "rumah Allah" (Masjid). Bukan hal sepele tapi sangat bermakna.

Menang ataupun kalah di MK nanti, mereka (Tim Hukum 02) akan tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan-pahlawan demokrasi yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia.

Semoga Allah SWT limpahkan rahmat, hudayah, taufik dan perlindunganNya kepada Tim Hukum 02. Aamiin.

[video]


Hakim MK Sangat Akomodatif dan Dinilai Memenuhi Rasa Keadilan


[PORTAL-ISLAM.ID] Sekarang, memang harus digalakkan, kita harus percaya sepenuhnya MK (Mahkamah Konstitusi). Mau tak mau, suka tak suka, MK-lah benteng terakhir perselisihan hasil pilpres 2019 ini dan tak ada jalan lain. Dan syukur-syukur, menjadi akhir dari perselisihan dua kubu yang sering diistilahkan, "cebong" dan "kampret" ini.

Sidang perdana MK kemarin, relatif berjalan mulus. Perdebatan soal prosedural, apakah boleh perbaikan atau tidak, penambahan poin-poin gugatan, MK mengakomodir semuanya. MK mempersilakan pemohon membacakan apa saja yang perlu dibacakan yang menjadi gugatannya. Nanti termohon maupun pihak terkait, membacakan juga keberatan-keberatannya. Dan di akhir, hakim MK yang memutuskan akan seperti apa.

Tampak sekali, hakim MK sangat akomodatif dan cukup memenuhi rasa keadilan semua pihak. Pihak termohon (KPU) maupun pihak terkait (01), memang terlihat kurang setuju, tapi juga masih dalam batas-batas yang wajar. Diharapkan ini akan berlanjut terus dan hasil akhirnya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Apalagi, apa pun keputusan MK, hampir tak ada putusan yang di luar kelaziman. Bahkan, diskualifikasi paslon pun, pernah diputuskan MK dalam kasus sengketa pilkada.

Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepanjang, pembuktiannya kuat, mantap, dan tak bisa ditolak, maka MK agaknya akan serta merta, tunduk kepada kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, bila pembuktiannya lemah, tak mantap, tak ada yang harus dipaksakan dan ngotot-ngotot tak karuan.

Setidaknya, dalam sidang perdana kemarin, MK sangat amat bisa dipercaya dibanding lembaga-lembaga lain, yang belum apa-apa, keberpihakannya sangat jelas, walau dengan cara apa pun dibantah, tapi tetap saja rasa keadilan warga negara itu berada di hati, bukan dari kata-kata sang aparat itu.

(Oleh: Erizal)

Kejutan Sidang Perdana MK: Perang Belum Usai


[PORTAL-ISLAM.ID] “Sidang ini bukan saja disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi yang lebih utama adalah bahwa sidang ini disaksikan oleh Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa.”

“Untuk itu kami seperti yang pernah kami sampaikan, kami tidak tunduk pada siapapun, tidak takut pada siapapun, tidak bisa diintervensi, hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi. Kami hanya takut kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa.”

Kalimat yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstusi (MK) Anwar Usman ketika membuka Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6) cukup menghentak.

Anwar dan majelis hakim MK tampaknya menyadari suasana kebatinan masyarakat. Banyak kalangan, terutama pendukung Prabowo-Sandi yang skeptis dengan proses persidangan dan keputusan apa yang akan diambil.

Ada semacam anggapan umum, MK seperti halnya lembaga-lembaga pemerintah lainnya, akan bekerja sesuai order dari penguasa.

Anggapan tersebut tidak terlalu salah. Publik selama ini menyaksikan secara telanjang, apa yang tengah terjadi selama proses Pilpres 2019. Semua lembaga pemerintah dan semua sumber daya digunakan untuk memenangkan petahana.

Pidato pembukaan oleh Anwar Usman dan sikap anggota majelis hakim selama persidangan berlangsung,  menunjukkan —setidaknya untuk sementara— penilaian skeptis itu salah.

Para hakim tampaknya sedang menunjukkan determinasinya bahwa mereka adalah sebuah lembaga independen yang tindak tunduk pada kekuasaan, termasuk lembaga kepresidenan.

Harus diingat, yang mereka adili adalah sengketa pilpres yang melibatkan presiden petahana sebagai pihak yang bersengketa.

Ibarat sebuah pertunjukan drama, persidangan yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan (28 Juni) akan menjadi tontotan yang menarik. Penuh kejutan. Tidak anti klimaks seperti yang banyak dibayangkan.

Setidaknya ada dua indikasi kuat mengapa persidangan di MK ini akan menjadi sebuah pertunjukan menarik.

Pertama, sikap majelis hakim, terutama Ketua MK sekaligus Ketua Majelis Sidang Anwar Usman seperti telah disebut sebelumnya.

Sikap majelis hakim ini patut kita apresiasi. Mereka setidaknya memberi harapan bahwa dunia hukum kita masih tegak di tengah ketidakpercayaan akut dari publik.

Kedua, permohonan atau materi gugatan kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Semua yang disampaikan oleh tim kuasa hukum mewakili aspirasi dan rasa keadilan masyarakat yang terusik.

Permohonan sengketa yang diajukan oleh para kuasa hukum haruslah dilihat sebagai sikap resmi dari Prabowo-Sandi.

Dalam beberapa hari terakhir berseliweran sejumlah rumor ada upaya-upaya untuk menundukkan dan melemahkan tim kuasa hukum. Mereka diminta melakukan kompromi-kompromi dan menurunkan tekanan terhadap paslon 01. Kalau tidak bersedia, mereka akan diganti.

Tekanan itu muncul bersamaan dengan makin intensnya upaya mempertemukan Prabowo dengan Jokowi. Iming-iming adanya pembentukan “Kabinet Rekonsiliasi” dan sejumlah konsesi politik dan bisnis lainnya.

Rumor itu semakin mendapat pembenaran dengan munculnya pidato Prabowo yang meminta para pendukungnya untuk tidak datang berbondong-bondong ke MK. Bersamaan dengan itu di media sosial para buzzer kubu paslon 01 secara gencar menyebar informasi adanya ancaman dari Wapres Jusuf Kalla kepada Prabowo bila tetap ngotot dan tidak bisa mengendalikan pendukungnya.

Namun bukannya mengurangi tekanan. Tim kuasa hukum justru malah melakukan perbaikan permohonan. Salah satunya yang cukup menohok berkaitan dengan posisi cawapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Sikap tim kuasa hukum ini menunjukkan perlawanan dari kubu Prabowo-Sandi masih terus berlanjut. Mereka belum menyerah dan tidak tergoda dengan iming-iming berupa konsesi bisnis dan politik.

Perbaikan pokok permohonan itu menunjukkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mencoba melakukan terobosan hukum. Mereka tidak hanya berkutat pada materi PHPU ( Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) seperti yang selama ini ditangani oleh MK.

Apabila majelis hakim menerima perbaikan permohonan sengketa yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, maka persidangan dipastikan akan sangat menarik.

Majelis hakim tidak hanya berkutat pada data kuantitatif berupa selisih penghitungan suara. Sebuah argumen yang sangat mudah dipatahkan KPU. Hakim juga bisa masuk kepada data kualitatif yang diajukan.

Pertama soal posisi Ma’ruf Amin. Kedua soal sumbangan pribadi Jokowi untuk dana kampanye yang jauh lebih besar dari profil laporan harta kekayaannya. Ketiga soal sumbangan dari kelompok perusahaan yang jumlahnya lebih besar dari ketentuan.

Ketiga pokok permohonan yang bersifat kualitatif bila diterima oleh majelis hakim, dampaknya akan sangat serius.

Paslon 01 mempunyai cacat formil persyaratan cawapres karena Ma’ruf Amin masih menjadi pejabat di Anak perusahaan BUMN, dan cacat materiil capres-cawapres dalam penggunaan dana kampanye. Implikasi hukumnya bisa berupa diskualifikasi.

So bisa dipastikan perdebatan hukum yang berlangsung di MK akan sangat menarik.

Bagi para pendukung paslon 02 jangan terlalu cepat putus harapan. Sementara bagi parpol pendukung paslon 02, jangan cepat-cepat menyerah dan mengambil keputusan menyeberang. Arah angin di MK bisa saja berubah.

Perang belum usai. Jangan terburu-buru mengibarkan bendera putih! end.

(Oleh : Hersubeno Arief)

Membongkar Hoax


[PORTAL-ISLAM.ID]  Apabila ingin mengetahui bagaimana investigasi dua jurnalis berhasil membongkar sebuah hoax yang sengaja dibuat  demi membenarkan kebijakan penguasa, maka silakan menonton film “Shock and Awe” garapan Rob Reiner tahun 2017.

Sukma film “Shock And Awe” serupa tapi tak sama dengan “All The President’s Men” tentang investigasi dua jurnalis Washington Post yang berhasil membongkar kebusukan skandal Watergate yang akhirnya melengserkan Presiden Richard Nixon.

Hanya beda bahwa yang terobrak-abrik oleh hoax di dalam film “Shock And Awe” bukan dalam negeri tetapi luar negeri Amerika Serikat. Di dalam film garapan Rob Reiner itu dikisahkan bahwa kepemerintahan masa presiden George Bush Jr. sengaja membuat hoax demi membenarkan kebijakan agresi penyerbuan Tentara Nasional Amerika Serikat ke Irak mulai tahun 2003.

Meski dampak kemanusiaan hoax terhadap Irak sebenarnya jauh lebih parah, namun Bush Junior tidak dilengserkan seperti Nixon.

Hoax

Intisari film ”Shock And Awe” berlandaskan tulisan komentar Prof. John Walcott, editor Reuters untuk kebijakan luar-negeri dan sekuriti nasional sebagai berikut:

“Most of the administration’s case for that war made absolutely no sense, specifically the notion that Saddam Hussein was allied with Osama bin Laden. That one from the get-go rang all the bells — a secular Arab dictator allied with a radical Islamist whose goal was to overthrow secular dictators and reestablish his Caliphate? The more we examined it, the more it stank. The second thing was rather than relying entirely on people of high rank with household names as sources, we had sources who were not political appointees. One of the things that has gone very wrong in Washington journalism is ‘source addiction,’ and the idea that in order to maintain access to people in the White House or vice president’s office or high up in a department, you have to dance to their tune. That’s not what journalism is about. We had better sources than she (Judith Miller) did and we knew who her sources were. They were political appointees who were making a political case.  I first met him (Ahmed Chalabi) in '95 or '96. I wouldn’t get dressed in the morning based on what he told me the weather was, let alone go to war “.

Penghargaan

Pada tanggal 5 Februari 2004 dua jurnalis Knight Ridder Newspaper Washington D.C, Warren Strobel and Jonathan Landay yang ditokohkan sebagai dua pemeran utama film “Shock And Awe”, menerima anugrah penghargaan Raymond Clapper Memorial dari Senate Press Gallery untuk mahakarya investigasi jurnalistik membongkar hoax mahakarya laskar inteligens Amerika Serikat tentang ancaman senjata nuklir Irak.

Memang hoax nuklir Irak sengaja kreatif diciptakan demi mempengaruhi bahkan membentuk opini publik AS agar menyetujui agresi militer AS terhadap Irak. Semua itu direkayasa demi menguntungkan industri senjata Amerika Serikat.

Permohonan Maaf

Bisa saja kisah film “Shock And Awe” ternyata juga hoax. Namun apabila kisah pembongkaran hoax yang ditampilkan film “Shock and Awe” ternyata bukan hoax, maka Insha Allah pada suatu hari akan ada presiden Amerika Serikat berkenan memohon maaf kepada rakyat Irak atas hoax persenjataan nuklir Irak bikinan presiden pendahulu yang telah terbukti berhasil memporak-porandakan Irak secara melanggar sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Hak Asasi Manusia.

Namun memang sulit diketahui seberapa jauh kekesatriaan budi pekerti pemerintah Amerika Serikat cukup luhur dan jujur demi mengalahkan harga diri serta arogansi sehingga mau dan mampu mengakui kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu.

Penulis: Jaya Suprana

Jokowi Otoriter Seperti Orde Baru


[PORTAL-ISLAM.ID]  Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga, Teuku Nasrullah mengatakan pemerintahan Joko Widodo bergaya otoriter seperti Orde Baru. Hal ini disampaikan Teuku dalam membacakan gugatannya di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat, Jumat 13 Juni 2019.

"Potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata dia.

Nasrullah melanjutkan, berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, muncul pendapat bahwa pemerintahan Jokowi merupakan Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya.

Nasrullah juga mengutip sebuah artikel berjudul Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order', penulis Tim Lindsey berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal.

Lebih lanjut kata Nasrullah, beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi.

"Mengenali karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu aparat-birokrasi-BUMN-Partai Koalisi," pungkas Nasrullah.

Sumber: JPNN

ALLAHU AKBAR!! Ditolak KPU dan Kubu Jokowi, MK Tetap Terima Perbaikan Tim Hukum 02 Soal Status Ma'ruf Amin


[PORTAL-ISLAM.ID] Saldi Isra, anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan pihaknya tetap menerima permohonan perbaikan diajukan tim pengacara Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, menurut Saldi, hal itu akan menjadi transparansi MK sebagai lembaga pengadil.

"Pemohon, termohon, dan pihak terkait diberi waktu untuk memperbaiki, karena ini kan ada kelebihan waktu, jadi itu bisa memberikan jawabannya masing-masing sampai hari Senin karena ada perkembangan-perkembangan seperti ini," kata Saldi Isra, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Pernyataan Saldi dipertegas oleh Suhartoyo, hakim anggota MK lainnya, dengan menyatakan apa yang diserahkan kepada MK, baik permohonan perbaikan dan sebagainya bisa diterima namum untuk putusannya menjadi sepenuhnya kewenangan hakim.

"Itu serahkan kepada mahkamah yang akan menilai cermat bijaksana sesuai pertimbangan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi hal itu tak perlu dipersoalkan karena kita akan menghadapi pembuktian," tegas Suhartoyo.

Pernyataan majelis MK ini langsung menuai kritikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon, dan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

Menurut KPU, mereka keberatan bila permohonan perbaikan masuk dalam dalil materi pokok. Sebab, mereka harus menghadirkan jajaran KPU provinsi dan kab/kota yang menyita uang dan tenaga.

"Kami berasumsi dan menduga bila seperti itu saksi KPU provinsi dan kab/kota akan kesulitan transportnya seperti itu Yang Mulia," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Senada, pihak terkait, diwakili Yusril Ihaza Mahendra, mengatakan mereka akan kebingungan harus menyiapkan jawaban yang mana antara dalil permohonan pertama atau kedua yang diajukan pemohon. [merdeka]

***

Perbaikan materi gugatan 02 yang menghebohkan adalah soal status Ma'ruf Amin di dua bank, BSM dan BNI Syariah yang dinilai melanggar UU Pemilu dan terancam diskualifikasi.

[Video - Pembukaan Sidang MK]

Korban Gempa Dijerat UU ITE Karena Komentari Penanganan Bencana, Warganet: Hanya Ada di Negeri Taeland!


[PORTAL-ISLAM.ID]  Seorang relawan sekaligus korban gempa Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Amusrin Kholil, dijerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dia dinilai mengancam pemerintah daerah di Lombok Utara karena bekerja lamban dalam penanganan gempa.

Pada 26 September 2018, Amusrin Kholil, mengomentari status Facebook temannya. Dia menuliskan kalimat yang menurut pejabat di Lombok Utara mengandung ancaman.

"Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut...... Bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban..... Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA," tulisnya.

Buntut komentar tersebut dia dijerat UU ITE dan kini menjalani proses persidangan.

Amusrin Kholil merupakan relawan dari Endris Foundation. Organisasi yang membantu kelompok difabel di NTB. Saat gempa, organisasi itu bertindak cepat dengan membantu warga korban gempa.

Kholil selain menjadi relawan, juga merupakan korban gempa. Rumahnya ambruk akibat gempa Lombok 7,0 magnitudo. Bahkan, tiga keluarganya meninggal dunia akibat gempa.

Komentarnya pada status rekannya yang memposting isi tuntutan massa yang meminta bantuan gempa dipercepat. Karena sebelum status dibuat rekannya, terlebih dahulu masyarakat Lombok Utara menggelar aksi menuntut bantuan gempa direalisasikan.

Wakil Bupati hingga Perumus UU ITE

Sidang mendengar saksi dan ahli dalam kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis sore, 13 Juni 2019. Kuasa hukum Kholil, Yan Mangandar Putra, bersama rekan kuasa lainnya menghadirkan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin.

Dalam keterangan usai disumpah, Sarifudin yang menjawab pertanyaan pengacara, mengatakan roda pemerintahan Lombok Utara tidak terganggu akibat komentar Kholil di Facebook.

"Sepengetahuan saya tidak ada yang terjadi membuat pemerintah daerah tidak berjalan. Kejadian itu saya kira menjadi sesuatu yang saya melihat tidak berlanjut, sesuatu hal yang biasa," ujarnya.

Dia juga menjelaskan tidak ada pengaduan dari ASN yang merasa terancam akibat komentar Kholil. Bahkan, dia sendiri tidak merasa terancam.

"Karena tidak menyebut pribadi, saya tidak terancam," katanya.

Dia mengenal terdakwa yang merupakan temannya saat sekolah dulu. Sehingga dia meyakini terdakwa tidak akan merealisasikan apa yang ditulisnya pada komentar Facebook. Bahkan, wakil bupati mengenal Kholil sebagai sosok relawan gempa yang aktif membantu masyarakat.

"Banyak sekali bantuannya pada masyarakat korban gempa. Dia banyak memberikan bantuan," katanya.

Sumber: VIVA

Berita ini pun ramai dikomentari warganet.

"Hanya ada di negri tae land. Kholil seorg relawan Endris Foundation, Organisasi yg ikut membantu korban gempa dn juga termasuk korban gempa. Rumahnya ambruk dan tiga keluarganya meninggal, dijerat UU ITE krn komentari penangganan korban gempa yg lamban, cuit @ronavioleta.

"Harusnya pemerintah berkaca kenapa sampai rakyatnya sangat kritis terhadap kinerja pemerintah," cuit @etty_markim.

"Kudu coment yg bagus2 ttg Pemerintah ya Mbak.... Bagusnya Diganti....😁😁😁," cuit @tyopray.

"jika melakukan ancaman terhadap perbuatan melanggar, dianggap sebagai kejahatan.. hukum berat semua pembuat undang-undang / peraturan yg didalamnya terdapat sanksi, karena membuat ancaman dalam undang2/peraturan dapat dikategorikan sbg kejahatan. #NegeriSeterah," cuit @NU_rhs.

YA ALLAH...!! Komentari Lambannya Penanganan Bencana, Korban Gempa Lombok Dijerat UU ITE


[PORTAL-ISLAM.ID] "Rezim ini udah bener2 ga punya hati lagi...Memang pantas ditumbangkan. Saya berharap @jokowi membaca ini dan menyatakan mundur segera. Hukum udah makin lebih mirip sbg alat pembantai mereka yg mengkritisi pemerintah," komen aktivis buruh non-muslim Iyut Vb di akun twitternya (@kafiradikal), Jumat (14/6/2019), mengomentari berita Korban Gempa Lombok Dijerat UU ITE karena Komentari Penanganan Bencana.

[VIVA, Kamis, 13 Juni 2019]
Komentari Penanganan Bencana, Korban Gempa Lombok Dijerat UU ITE

Seorang relawan sekaligus korban gempa Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Amusrin Kholil, dijerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dia dinilai mengancam pemerintah daerah di Lombok Utara karena bekerja lamban dalam penanganan gempa.

Kholil menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis sore, 13 Juni 2019.

Kronologinya. Pada 26 September 2018, Amusrin Kholil, mengomentari status Facebook temannya. Dia menuliskan kalimat yang menurut pejabat di Lombok Utara mengandung ancaman.

"Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut...... Bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban..... Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA," tulisnya.

Buntut komentar tersebut dia dijerat UU ITE dan kini menjalani proses persidangan.

Amusrin Kholil merupakan relawan dari Endris Foundation. Organisasi yang membantu kelompok difabel di NTB. Saat gempa, organisasi itu bertindak cepat dengan membantu warga korban gempa.

Kholil selain menjadi relawan, juga merupakan korban gempa. Rumahnya ambruk akibat gempa Lombok 7,0 magnitudo. Bahkan, tiga keluarganya meninggal dunia akibat gempa.

Komentarnya pada status rekannya yang memposting isi tuntutan massa yang meminta bantuan gempa dipercepat. Karena sebelum status dibuat rekannya, terlebih dahulu masyarakat Lombok Utara menggelar aksi menuntut bantuan gempa direalisasikan.

Wakil Bupati Bela Terdakwa

Sidang mendengar saksi dan ahli dalam kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis sore, 13 Juni 2019. Kuasa hukum Kholil, Yan Mangandar Putra, bersama rekan kuasa lainnya menghadirkan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin.

Dalam keterangan usai disumpah, Sarifudin yang menjawab pertanyaan pengacara, mengatakan roda pemerintahan Lombok Utara tidak terganggu akibat komentar Kholil di Facebook.

"Sepengetahuan saya tidak ada yang terjadi membuat pemerintah daerah tidak berjalan. Kejadian itu saya kira menjadi sesuatu yang saya melihat tidak berlanjut, sesuatu hal yang biasa," ujarnya.

Dia juga menjelaskan tidak ada pengaduan dari ASN yang merasa terancam akibat komentar Kholil. Bahkan, dia sendiri tidak merasa terancam.

"Karena tidak menyebut pribadi, saya tidak terancam," katanya.

Dia mengenal terdakwa yang merupakan temannya saat sekolah dulu. Sehingga dia meyakini terdakwa tidak akan merealisasikan apa yang ditulisnya pada komentar Facebook. Bahkan, wakil bupati mengenal Kholil sebagai sosok relawan gempa yang aktif membantu masyarakat.

"Banyak sekali bantuannya pada masyarakat korban gempa. Dia banyak memberikan bantuan," katanya.

Selain itu, Sarifudin mengakui saat komentar Kholil di Facebook, memang kerja pemerintah Lombok Utara belum maksimal dalam membantu korban gempa, bahkan banyak masyarakat yang mengkritisi lebih sadis dari komentar terdakwa atas kinerja pemerintah menanggulangi korban gempa.

"Pada saat itu (saat status darurat gempa) tentu kami merasa belum maksimal, dan penanganan gempa tidak dilakukan langsung pemerintah daerah melainkan melalui pemerintah provinsi," katanya.

"(Kritikan masyarakat) lebih sadis banyak, bahkan mengancam saya itu ada. Pemerintah daerah harus memberikan bantuan jika tidak akan kita bunuh, bakar," katanya.

Dia juga mengatakan Kholil secara pribadi pernah meminta maaf pada dirinya atas komentar tersebut.

Pasal Salah Sasaran

Selain wakil bupati, pengacara juga menghadirkan salah satu perumus UU ITE, Teguh Arifiadi. Teguh juga menjadi ahli beberapa kasus ITE, seperti Ahmad Dhani, Kaesang, Buni Yani, Baiq Nuril hingga Ratna Sarumpaet.

Ahli dari Kominfo ini menjelaskan pasal yang digunakan menjerat Kholil akarnya dari pasal 368 dan 369 KUHP. Dia menjelaskan maksud dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pengancaman dengan maksud memeras untuk keuntungan ekonomi.

"Harus ada motif keuntungan pribadi karena akarnya pasal 368 dan 369 (KUHP). Contoh saya bunuh kamu kecuali kamu kasih saya uang. Harus ada motif keuntungan dan wajib (bermotif keuntungan)," katanya.

Sementara itu, pada komentar Kholil, tidak memiliki motif ekonomi. Kholil dalam komentarnya bermaksud agar pemerintah daerah mempercepat bantuan gempa.

"Kesalahan fundamental jika menggunakan pasal itu, karena itu harus motif keuntungan," katanya.

Selain itu, Teguh juga menjelaskan pada pasal 27 ayat (4) subjeknya adalah individu. Artinya yang diancamkan secara langsung adalah individu bukan lembaga pemerintah.

Kemudian, dia juga menjelaskan yang dimaksud dapat diakses publik seperti status Facebook, bukan komentar pada status Facebook.

"Status dapat diakses publik. Kalau komentar itu ruang terbatas, ketika sudah lebih dari lima (komentar) dia akan hilang, kita perlu tindakan tambahan lagi, makanya status sifatnya publik, tapi komentar ruang tambahan," katanya. [VIVA]


TANGGAPAN MUSLIMAH Terhadap PROPAGANDA BUDAYA 'ISLAM NUSANTARA'


[PORTAL-ISLAM.ID] Akhir-akhir ini di sosial media (salah satunya akun di atas) gencar propaganda yang disebutnya kembali ke Budaya Nusantara, terutama dalam hal pakaian. Propaganda yang menyasar muslimah dengan jilbabnya.

Berikut tanggapan yang ditulis oleh Endang Purwani Uban, yang dulu dan hingga sekarang ketika sudah hijrah berbusana muslimah masih tetap cinta dengan kebaya jawa.

"Kecintaan pada kebaya dan sanggul tidak pernah hilang. Tapi saya juga cinta penampilan yang sekarang. Cinta karena Allah," tulis Endang Purwani Uban di akun fbnya (13/6/2019).

"Ketika sekarang orang bicara tentang melestarikan pakaian tradisional disandingkan hijab, kemana pertanyaan ini saat sedang mengenakan kaos, kemeja dan jeans?" ujarnya.

Berikut selengkapnya dikutip redaksi portal-islam.id dari postingan fb Endang Purwani Uban:

Dilahirkan sebagai orang Jawa dan berkecimpung dalam dunia tari Jawa, kehidupan saya lekat dengan penampilan seperti foto ini. Kebaya dan sanggul Jawa klasik. Teman-teman bahkan memiliki komentar khusus tentang saya saat berkostum seperti ini. Dan saya memang cinta penampilan seperti ini.

Kehidupan mengalir, dan saya hijrah setahun lalu. Penampilan berkebaya dan sanggul tidak bisa saya lakukan persis seperti itu lagi. Kecintaan pada kebaya dan sanggul tidak pernah hilang. Tapi saya juga cinta penampilan yang sekarang. Cinta karena Allah. Lalu terbaca tulisan ini, yang bagi saya hanya berarti satu. Bahwa seolah berhijab itu salah dan tidak cinta budaya dan pakaian tradisional.

Teringat satu kali, seorang teman mengajak saya bicara tentang hijab. Nadanya kurang lebih sama seperti tulisan ini, berhijab berarti meninggalkan pakaian tradisional dan menjadi kearab-araban. Saya hanya menjawab bahwa saya lebih memilih untuk menyerahkan jalan kehidupan ini mengalir apa adanya. Bahwa manusia selalu berubah. Dulunya tidak mengenal benang hingga akhirnya berpakaian. Lalu peradaban modern mengenal jeans dari dunia barat dan diterima mulus di negeri ini tanpa penolakan. Saya menganggap jeans dan hijab adalah sama. Diterima sebagai perubahan cara berpakaian dengan motivasi masing-masing. Yang satu karena kepraktisan, satu lagi keimanan. Sama-sama menggeser pakaian adat tradisional dalam keseharian. Lalu mengapa sikap yang ditunjukkan menjadi berbeda?

Ketika sekarang orang bicara tentang melestarikan pakaian tradisional disandingkan hijab, kemana pertanyaan ini saat sedang mengenakan kaos, kemeja dan jeans?

Ketika orang bicara tentang Islam Nusantara, lalu apa kabarnya dengan Kristen Nusantara, misalnya? Mengapa tidak ada istilah itu, sedangkan asalnya juga bukan dari Nusantara? Lalu pakaiannya harus seperti apa?

Nusantara adalah negeri yang penuh toleransi. Tepa selira. Dan toleransi ada dalam Pancasila yang digaungkan terus menerus tahun-tahun terakhir ini. Pahamkah bahwa maknanya adalah menghargai perbedaan pilihan? Jika kamu tidak ingin berhijab, itu pilihanmu. Tapi berhijab adalah pilihanku. Saya tidak mengusikmu, jangan usik aku.

Saya jadi mengeluh sendiri.
Sulit sekali sekarang ini menjadi manusia Indonesia yang ingin menjalani agamanya dengan lebih baik, tanpa harus dibicarakan cara berpakaiannya. Tanpa dipertanyakan nasionalismenya.

(Endang Purwani Uban)

Dilahirkan sebagai orang Jawa dan berkecimpung dalam dunia tari Jawa, kehidupan saya lekat dengan penampilan seperti...
Dikirim oleh Endang Purwani Uban pada Kamis, 13 Juni 2019

*Sumber: fb penulis

Gara-gara Andi CS PECAHHH?? Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa!


[PORTAL-ISLAM.ID] Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa!

Sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat membentuk presidium gerakan moral penyelamatan partai berlambang mercy. Mereka mendorong Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum.

Salah satu inisiator gerakan ini, Max Sopacua, menjelaskan bahwa para senior prihatin dengan perolehan suara Partai Demokrat yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

"Terkait kondisi ini, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," kata Max dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dalam jumpa pers itu, Max didampingi sejumlah pendiri dan senior partai lainnya seperti Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, Ishak, dan sejumlah tokoh senior lain.

Selain menyoroti perolehan suara Partai Demokrat, para senior tersebut juga menyoroti pengurus Demokrat di lingkaran SBY yang kerap menyampaikan pernyataan kontroversial. Ada tiga nama yang menjadi sorotan, yakni Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief.

"Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan, membenturkan PD dengan Partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnva terhadap ulama dan umat, yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap PD," ujar Max.

Demi untuk penyelamatan Partai, para senior ini akan segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahim Nasional untuk memanggil dan mengundang para kader dan keluarga besar partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan.

Targetnya adalah agar Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa, forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan jajaran pengurus.

Normalnya, Kongres Demokrat baru akan digelar pada 2020. Namun, para senior mendorong Kongres Luar Biasa digelar pada tahun ini.

Sumber: Kompas

***

Gerakan para senior Demokrat ini langsung menuai kontroversi di internal Partai.

"Gerakan moral yang nga bermoral. Orang lagi berduka dia ngusulin Kongres Luar Biasa. Mentang2 ada bohir, partai mau dijual," komen politisi Demokrat, Cipta Panca Laksana, di akun twitternya.


HONG KONG MENANGIS.. (Catatan Langsung Demonstran, Sisi Lain Demo Tolak RUU Ekstradisi)


Hong Kong Menangis
Be Strong, Hong Kongers
(Sisi lain demo tolak RUU Ektradisi)

CATATAN LANGSUNG By Yuni Sze

Banyak orang Hong Kong saat ini jiwa raganya sedang kalut. Hati mereka sakit, hancur berkeping. Mereka ingin berteriak, tapi yang diteriakin TULI.

Emosionalnya sedang susah dikendalikan. Yang pasti mereka sedang berduka. Bertahan pantang menyerah meskipun hasilnya mungkin akan sia-sia. Mereka harus tetep tangguh karena tuntutan hidup yang keras dan tidak ada pilihan lain kecuali tetap tinggal di Hong Kong, tanah kelahiran mereka.

Seperti kita ketahui, Hong Kong adalah sebuah pulau kecil dengan Administrasi Spesial yang merupakan bagian dari Negara China. Satu wilayah dengan dua sistem pemerintahan. Lebih mudahnya boleh disebut Daerah Istimewa.

Hampir 25 tahun saya tinggal dan menikah dengan orang Hong Kong, hidup dan membesarkan anak-anak disini. Tapi kali ini saya merasa sangat-sangat sedih melihat suasana di Hong Kong. Melihat anak-anak seumuran si sulung dikejar, dikepung, digebukin sekelompok polisi. Mereka hanya membawa botol air dan payung, sedangkan polisi anti huru-hara dengan senapan lengkap itu menembaki mereka jarak dekat dengan gas air mata, gas bubuk merica bahkan peluru karet.

Foto-foto dan video anak-anak muda terlihat kesakitan, berdarah-darah beredar luas di media sosial dan dan beberapa stasiun tv. Seorang perempuan muda tanpa peralatan dan tanpa perlawanan nampak diseret beberapa polisi dengan senjata lengkap. Bahkan beredar foto seorang pemuda yang ekpresinya nampak begitu kesakitan karena alat vitalnya terlihat sedang dicengkeram dengan kuatnya oleh seorang anggota polisi, seperti sedang membuatnya kapok. Video seorang Ibu dengan jiwa pemberaninya berbicara dengan pasukan polisi yang bersenjata lengkap, yang akhirnya wanita itu ditembak peluru karet dari jarak hanya satu meteran. Terlihat lelaki muda membopongnya pergi, mencari aman.

Entah sejak kapan Hong Kong menjadi begitu tidak manusiawi. Hati saya menangis. Bahkan kemarin tiba di lokasi demo, waktu menunjukkan pukul 16.43, begitu keluar dari stasiun Admiralty exit C, puluhan ribu massa tumpah ruah disana. Badan saya gemetar, emosi, marah, semua campur aduk. Mata saya perih sekali, nafas terganggu karena baru saja bubuk merica dan gas airmata ditembakkan ke udara. Saya melihat diberbagai sudut anak-anak muda membagikan perlengkapan seadanya; masker, sarung tangan dan air mineral. Disisi lain, saya juga melihat mereka sibuk menarik selang air yang biasanya digunakan untuk menyiram taman untuk membantu demonstran lain membasuh muka mereka yang terkena semprotan bubuk merica maupun gas airmata. Tak sedikit juga yang sibuk membersihkan sampah.

Beberapa langkah keluar stasiun, saya melihat ada demonstran yang penyakit asthma nya kambuh. Ia terlihat duduk lemah tak berdaya dibawah jembatan. Sejurus kemudian mereka sibuk mencari pertolongan, meneriakkan siapa yang membawa alat semprot untuk bantuan nafas penderita asthma. Tak lama terlihat ada 2-3 lelaki muda berlarian membawa obat semprot warna biru itu.

Mereka begitu polos, begitu solid. Kids is just a Kids. Salut.

Hampir satu jam saya berada disana. Saya berdiri diatas jembatan. Melihat dua kubu yang membentang, antara polisi beserta pasukan huru-hara yang terpisah jarak sekira 100 meter dengan para demonstran. Gemuruh suara kaki mereka lari tunggang-langgang karena pasukan polisi merapat. Gemuruh suara dentuman tembakan gas merica dan tembakan peluru karet, asap mengepul disusul suara sirine ambulance. Begitu ada tim medis datang, kerumunan massa secara otomatis membentuk barisan panjang, memberikan kemudahan akses jalan. Tak terasa airmata saya menetes. Membuat perasaan saya semakin kacau. Campur aduk. Mulut tercekat, tenggorokan seperti tersumbat. Menangis. Sedih. Saya sempat WhatsApp ke suami dan Kakak ipar menyampaikan posisi saya dan mereka berdoa bersama sambil terus menanyakan kabar.

Akhirnya pukul 17.50 saya memilih pulang, meninggalkan lokasi dengan rasa yang susah diungkapkan.

Ada jutaan wanita, ada jutaan Emak-emak Hong Kong yang saat ini mengkhawatirkan keamanan anak-anak mereka. Khawatir akan masa depan mereka. Mereka tak akan lagi bebas bersuara menyampaikan aspirasinya, idenya, perasaannya ketika Hong Kong harus benar-benar kembali ke China.

Hong Kong memang milik China dan harus kembali pada waktunya. Tapi bukan sedini ini. Kami belum siap. Belum!



Dalam beberapa hari ini, Jika kamu mendapati majikanmu, anak momongan dewasamu mendadak emosional, bersabarlah menghadapi mereka. Berikan supportmu. Tepuk bahunya jika mereka kalut ketika berada didepan TV menyimak berita demo.

Saya paham bagaimana perasaan mereka. Saya ada diantara mereka. Putri sulung saya ada diantara sejuta demonstran. 😔😔😔

Semoga tulisan saya ini mampu memberijan pemahaman kepada teman-teman apa yang sedang terjadi dan bagaimana perasaan sebagian besar orang Hong Kong saat ini.

Admiralty, 13 Juni 2019
Satu jam bersama demonstran

(Yuni Sze)
Hong Kong Menangis Be Strong, Hong Kongers (Sisi lain demo tolak RUU Ektradisi) Banyak orang Hong Kong saat ini jiwa...
Dikirim oleh Yuni Sze pada Rabu, 12 Juni 2019
*Sumber: fb penulis

Kapolri Belum Tahu Penembak Sembilan Warga saat Aksi 22 Mei, Warganet: Yang Baru Mau Rencana Nembak Udah Ditangkep, Yang Udah Nembak Malah Gak Tau. Amazing.


[PORTAL-ISLAM.ID]  Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menduga ada pihak ketiga di balik kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei yang lalu. Sebab, ditemukan senjata api ilegal yang didapat dari tiga kelompok yang juga diduga berkaitan dengan aksi kerusuhan.

Awalnya Tito menjelaskan bahwa ada sembilan korban meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka baik dari para perusuh dan aparat keamanan.

Saat ini, kata Tito, penyidik masih melakukan uji balistik terhadap temuan beberapa proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Hasil uji balistik nantinya akan mengerucut siapa pelaku penembakan.

"Inilah yang bisa kita telusuri kira-kira pelaku penembakan siapa. Saya sampaikan ini belum bisa disimpulkan karena masih dalam penelitian tim. Karena harus uji balistik sejumlah senjata-senjata yang ada di TKP," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.

Jika memang peluru tersebut berasal dari salah satu senjata aparat, pihaknya akan melakukan investigasi sesuai prosedur. Hal ini dimaksudkan apakah tindakan apakah termasuk bentuk ekseksif atau pembelaan diri.

"Kemungkinan korban ini kan ada berasal di Petamburan, di mana ada asrama yang kemudian diserang, dibakar. Asrama juga kan ada keluarga disitu mungkin pembelaan diri," katanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menyebut tak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan hal tesebut. Kemungkinan tersebut, kata Tito, sangat terbuka lantaran sebelum tanggal 21 Mei, Polri sudah mengungkap tiga kelompok yang memiliki senjata api ilegal yang berkaitan dengan aksi 22 Mei.

"Pertama 15 orang dengan empat senjata api di Jawa barat. Kedua adalah bapak S yang kirimkan senjata dari Aceh untuk tanggal 22, senjata sudah disita. Ketiga bapak Kivlan Zen, dengan kelompoknya yang memiliki senjata api," katanya.

Semuanya, lanjut Tito, masih sebatas dugaan. Dia tidak menuduh siapa pun sebagai dalang atas kerusuhan tersebut.

"Kita tidak tuduh sebagai dalang. tidak. Tapi katakan bahwa ada pihak lain di luar petugas yang juga terindikasi akan gunakan senjata api dan mungkin ada pihak lain yang kita tidak deteksi menggunakan senjata api," katanya.

Sumber: Viva

Pernyataan Kapolri Tito Karnavian memicu komentar dari warganet.

Tim Hukum 02: Link Berita Bisa Menjadi Alat Bukti Dugaan Kecurangan

[PORTAL-ISLAM.ID]  Dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Denny Indrayana membacakan dalil gugatan terkait bukti adanya dugaan kecurangan melalui tautan link berita.

Menurutnya, hal itu sudah sesuai bunyi Pasal 36 ayat 1 UU MK menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain. Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.

"Kami meyakini akurasi dan fakta yang dituliskan adalah mempunyai nilai kebenaran dan karenanya dapat mempunyai bobot pembuktian," kata Denny di Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Untuk itu, Denny mengharapkan para Hakim MK bisa melihat tautan link berita tersebut sebagai pertimbangan dalam alat bukti yang disertakan oleh Tim Hukum 02 adanya dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Sebab, media bekerja secara profesional dalam melakukan pengecekan kualitas berita untuk bisa dipublikasikan sesuai kaidah jurnalistik.

"Jadi tidak diragukan lagi kredibilitasnya," ucapnya.

Sumber: TeropongSenayan

Ini 8 Gugatan Prabowo-Sandi dalam Persidangan MK


[PORTAL-ISLAM.ID]  Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah mengunggah permohonan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, dalam sengketa Pilpres 2019 yang telah diregistrasi, Selasa 11 Juni 2019 lalu.

Terdapat delapan tuntutan Prabowo-Sandi agar dikabulkan oleh MK dalam persidangan dan putusannya nanti.

Dalam uraiannya, Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan dilakukan dalam lima bentuk seperti: penyalahgunaan anggaran negara, ketidakneralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan pers, dan diskriminasi dalam penegakkan hukum.

Oleh karenanya, Tim Hukum Prabowo-Sandi meminta MK mengabulkan semua permohonan yang diajukan secara keseluruhan. Tak hanya itu, Tim Hukum Prabowo-Sandi juga memintak MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Preisden dan Wakil Presiden.

“Dan berita acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019,” imbuh Tim Hukum BPN dalam permohonan kedua yang diunggah di Laman MK, Selasa (11/6).

Prabowo-Sandi dalam permohonan ketiga meminta MK sebagai penjaga konstitusi, agar menetapkan perolehan suara Pilpres dengan rincian Paslon 01 Jokowi-Maruf 48 persen dan Prabowo-Sandi 52 persen.

Pada tuntutan keempat, MK juga diminta untuk menyatakan Paslon 01 Jokowi-Maruf secara meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara TSM.

Selanjutnya, pada permohonan kelima Tim Hukum Prabowo-Sandi juga meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin sebagai peserta Pulpres 2019.

Pada permohonan keenam, MK juga diminta untuk menetapkan Paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” tegas Tim Prabowo-Sandi dalam permohonan ketujuh.

“Atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negera RI Tahun 1945,” kata Tim Hukum Prabowo dalam permohonan kedelapan.

Terkait Pemungutan Suara Ulang ini, secara khusus Tim Hukum Prabowo-Sandi meminta MK untuk memerintahkan KPU agar menggelar PSU di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulteng, Sulsel, Papua, dan Kalteng.

Selain penyelenggaraan PSU, Tim Hukum Prabowo-Sandi juga meminta MK agar memerintahkan lembaga berwenang untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU dan merekrut orang baru untuk mengisi jabatan tersebut.

Sumber: Swamedium

Turun Gunung, Abdullah Hehamahua: Karena Mahasiswanya Sudah Tidur


[PORTAL-ISLAM.ID]  Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua ikut mengawal dari luar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juni 2019.

Abdullah bergabung dengan kelompok massa yang sebagian besar mengenakan rompi berwarna kuning.

"Tujuan kita memberi support kepada MK agar mereka betul-betul independen, jujur dan berani dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi tanpa takut terhadap intervenai," ujar Abdullah.

Abdullah menjelaskan bahwa massa berompi kuning merupakan alumni dari Univesitas Indonesia yang juga bergabung bersama GNPF dan PA 212.

"Alumni UI yang rompi kuning itu, karena mahasiswanya sudah tidur, maka ini emak-emaknya, datok-datoknya dan kakek-kakeknya yang turun," jelasnya.

Menurutnya, selain memberikan dukungan kepada MK juga sekaligus pelajaran penting kepada generasi muda untuk lebih peduli kepada kondisi bangsa.

"Saya dalam usia 71 tahun ingin mengakhiri hidup saya dengan ikut andil," tukasnya.

Sumber: RMOL

Wartawan Hong Kong Memakai Helm Sebagai Bentuk Protes Atas Perlakuan Kekerasan Polisi Saat Menangani Demo, Apa Kabar Wartawan Indonesia?


[PORTAL-ISLAM.ID] "Jurnalis Hongkong memakai helm dan rompi saat konferensi pers sebagai bentuk protes terhadap kekerasan polisi pada rakyat pendemo."

Jurnalis Indonesia apa kabar? Jangankan nunjukin aksi protes, memberitakan yg sebenarnya terjadi aja pada gak berani. 😩😩😩

(@Nelangsa_)

***

Asosiasi Jurnalis Hong Kong meminta wartawan untuk mengenakan alat pelindung pada konferensi pers dengan kepala polisi Stephen Lo pada hari Kamis (13/6/2019) untuk memprotes perlakuan polisi selama bentrokan sehari sebelumnya.

[WAWANCARA EKSKLUSIF] ANIES JAWAB TUNTAS SOAL IMB REKLAMASI


[PORTAL-ISLAM.ID] Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta mendapat sorotan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju yang kini jadi sorotan publik dan heboh.

"Pergub 206/2016 (era Ahok) itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies.

Berikut wawancara dengan Anies Baswedan selengkapnya:

Katanya reklamasi dihentikan, mengapa IMB dikeluarkan ?

Ada dua hal yang berbeda: Pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi.

Reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Ada 17 pantai/pulau yang akan dibangun di teluk Jakarta. Kini Kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua ijin reklamasi telah dicabut. Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan. Di 4 kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik.

IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal ijin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda.

Itulah janji kami sejak masa kampanye: 1) menghentikan reklamasi dan 2) memanfaatkan untuk kepentingan publik atas lahan/daratan hasil reklamasi di masa lalu. Dan kami tetap konsisten melaksanakan janji itu.

Reklamasi ini program siapa? 

Ya, ini memang sering jadi pertanyaan: Reklamasi itu program pemerintah atau program swasta? Reklamasi adalah program pemerintah yang dituangkan dalam Kepres no 52 tahun 1995 dan dalam Perda no 8 tahun 1995. Pemerintah saat itu menugaskan pihak swasta untuk melaksanakan reklamasi dan dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI dengan swasta di tahun 1997. Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35 persen.

Kalau reklamasi adalah program pemerintah, mengapa selama ini kesannya lahan reklamasi itu milik swasta dan pengembang? Mengapa pulau-pulau itu dijaga ketat dan tidak bisa dimasuki? 

Dahulu ini semua fakta dan pengertian dasar seperti yang sebut tadi seakan terkubur. Efeknya Lahan hasil reklamasi itu dahulu 100 persen dikuasai oleh swasta. Bahkan dahulu pulau itu jadi areal tertutup, dimana publik dan media sekalipun tidak bisa masuk. Seakan itu wilayah tersendiri dan terpisah dari publik Jakarta.

Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta, kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik pemprov DKI, dan swasta hanya berhak untuk menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Lalu kami buka seluruh kawasan pulau itu untuk publik. Kedaulatan kita tegakkan, ketentuan hukum kita jadikan pedoman. Tidak ada lagi pantai ekslusif, tertutup dan terlarang untuk dimasuki publik. Semua dibuat terang benderang dan kami menugaskan BUMD milik Pemprov DKI yaitu Jakpro untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tersebut.

Bagaimana dengan lahan yang dikelola oleh pihak pengembang? 

Nah, areal sebesar 35% itu memang hak penggunannya ada pihak swasta. Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

[NB: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (Pergub 206/2016 PRK Pulau C, D dan E). Pergub ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tepat 2 hari sebelum cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017 -red]

Apakah boleh membangun berdasarkan Pergub PRK?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI Jakarta namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat.

Pemprov DKI saat ini sedang melakukan Revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan diatur dengan lebih pasti di Revisi RDTR tersebut.

Apa pelanggaran yang dilakukan Pihak Swasta?

Mereka melakukan pembangunan tanpa IMB. Di tahun 2015, 2016, 2017 Pemprov sebenarnya sudah melakukan penindakan. Diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel. Tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus walau tanpa ijin. Sebuah pelanggaran yang terang-terangan dan menggambarkan bahwa Pemprov tidak dihargai oleh pihak swasta. Dengan kata lain, Pemprov tidak bisa menertibkan pelanggar hukum.

Begitu kami (Anies-Sandi) mulai bertugas di DKI, saya tegaskan bahwa sikap pihak swasta yang seperti itu tidak akan dibiarkan. Negara tidak boleh loyo dalam menegakkan hukum, apalagi dihadapan yang besar maka negara justru harus hadir lebih besar lagi!

Lalu di tahun 2018, kami melakukan penyegelan. Saya khusus hadir menyaksikan penyegelan dan sekaligus membuka kawasan tersebut. Saya tegaskan yang memang sudah menjadi ketentuan hukum bahwa kawasan itu milik pemprov, terbuka untuk publik dan tidak boleh ada larangan memasuki kawasan hasil reklamasi.

Apa yang terjadi? Ketegasan kita berdampak jelas yaitu pengembang patuh. Mereka berhenti berkegiatan. Tidak ada lagi kegiatan pembangunan tanpa ijin. Semua kegiatan di kawasan hasil reklamasi itu berhenti. Lahan itu terbuka untuk publik.

Jadi tanda segel itu kini ada wibawanya. Negara kini dihormati. Hukum ditaati. Itu yang berbeda dengan dulu, dimana segel diacuhkan, hukum disepelekan oleh pelanggar.

Lalu bagaimana sampai kemudian keluar IMB? 

Semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh Penyidik kita. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan Perda yang berlaku. Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi. Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI.

Ada yang menyebut IMB dikeluarkan secara diam-diam. Mengapa?

Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua Gedung memang tidak diumumkan. Kalau anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama andapun tidak kemudian diumumkan dll. Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah anda.

Mengapa mereka diberi IMB? Mengapa tidak dibongkar saja? 

Begini, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017, sebelum kami bertugas di DKI. Jadi masalah yang kami temui dan harus diselesaikan terkait dengan beberapa fakta: 1) ada Pergub 206/2016 tentang PRK, 2) ada lahan kurang dari 5% yang telah dibuat bangunan rumah tinggal dengan berdasar pada Pergub tersebut dan 3) ada pelanggaran membangun tanpa IMB.

Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang.

Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan, bahkan dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan di masa berikutnya. Bila itu dilakukan, masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya peraturan Gubernur yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada preseden seperti itu.

Suka atau tidak terhadap Pergub 206/2016 ini, faktanya pergub itu adalah sebuah dasar hukum. Lahan yang terpakai untuk rumah-rumah itu kira-kira hanya sebesar kurang dari 5% dari lahan hasil reklamasi. Adanya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari menghargai aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance.

Fakta berikutnya, masih ada lebih dari 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan, itu yang kita akan tata kembali agar sesuai dengan visi kita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik. Misalnya sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dll.

Apakah Gubernur masih konsisten dengan janjinya untuk menghentikan reklamasi?

Semua kebijakan yang kita buat sesuai janji kami, yaitu (1) menghentikan reklamasi dan (2) untuk lahan yang sudah terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 Pulau, seluas Kabupaten Sukabumi, di Teluk Jakarta.

Kawasan hasil reklamasi yang dahulu tertutup eksklusif, sepenuhnya dikuasai swasta dan tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin mereka, kini telah menjadi kawasan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta dan menjadi kawasan terbuka yang bisa diakses oleh publik. Bahkan sekarang, kita akan punya pantai yang terbuka untuk umum dan bisa dinikmati oleh semua warga.

Saya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip good governance, sehingga aturan hukum yang ada, suka ataupun tidak, dilaksanakan secara konsisten. Dengan cara seperti ini, kami percaya bahwa janji bisa terlaksana dengan baik dan akan tercipta kepastian hukum bagi semua.

Kita ingin semua yang berkegiatan di Jakarta bisa belajar dari kasus ini untuk selalu mengikuti semua prosedur dengan benar dan tertib. (*)